Diguyur Belasan Miliar, Legislasi Tangsel Tetap Melempem

Diguyur Belasan Miliar, Legislasi Tangsel Tetap Melempem (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Meski telah digelontorkan hingga belasan miliar, kinerja untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Tangsel masih melempem.

Terbukti, hanya 2 Peraturan Daerah (Perda) yang berhasil disahkan pada 2018 lalu, yakni Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 dan Anggaran Perubahan 2018. Itu pun karena Perda rutin alias wajib.

Data yang diterima Nonstopnews.id,  anggaran sebesar Rp 16 Miliar digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembahasan, legislasi, dan penyusunan risalah rancangan peraturan perundang-undangan. Juga termasuk sosialisasi, fasilitasi penyusunan, fasilitasi penyebarluasan, dan pendokumentasian perundang-undangan daerah.

Anggaran tersebut diserap pada 2018 lalu, oleh Sekretaris DPRD maupun Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kota Tangsel.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangsel, Kunti menyatakan dirinya sedang rapat.

"Nanti yah, ibu sedang rapat," kata Kunti saat dihubungi oleh wartawan melalui whatsapp, Jumat (8/2/2019).

Diketahui, ternyata bukan di tahun 2018 saja, pada 2017 lalu total anggarannya diperkirakan mencapai Rp 11 miliar. Tapi, duit ketok palu Perda tidak seimbang dengan hasil kinerja.

"Sekali bahas Perda lama. Bisa satu tahun," ungkap sumber di lingkungan DPRD Tangsel yang namanya enggan disebutkan.

Sebelumnya diberitakan, sepanjang 2018 Bapemperda DPRD Tangsel hanya menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda) yang terbentuk, itupun Perda wajib seperti Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD Perubahan 2018. (ak)