Diduga Ada Praktik Cincay-cincay Dalam Menetapkan Akreditasi Sekolah Di DKI

Diduga Ada Praktik Cincay-cincay Dalam Menetapkan Akreditasi Sekolah Di DKI (Ilustrasi/net)

JAKARTA - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta No 288/BANSM-P/DKI/2018 tanggal 28 November 2018 telah diterbitkan. Sebanyak 644 sekolah jenjang SD sampai SMA, baik negeri maupun swasta telah ditetapkan akreditasi dalam bentuk nilai, peringkat dan peringkat akreditasi untuk sekolah/madrasah. 

Namun, dalam penetapan akreditasi pendidikan tersebut diduga ada praktik cincay-cincay. Sehingga bagi mereka yang ingin mendapatkan akreditasi A, maka harus memberikan sejumlah uang kepada oknum Assesor.

Berdasarkan informasi yang diterima, cukup mudah bagi tiap sekolah untuk mendapatkan akreditasi A, caranya “mendekat” kepada oknum assesor dan oknum pejabat BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta. Oknum-oknum itu diduga memiliki power untuk merekomendasikan nilai akreditasi A berdasarkan kekuatan rupiah.

Dugaan permainan uang ini nyata terlihat pada SK Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta No 288/BANSM-P/DKI/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani Darwin Dachlan.

SK yang mencantumkan 644 sekolah itu terlihat berbandingan nilai yang berbau “pesanan” agar Akreditasi A dapat diberikan kepada sekolah yang mampu menggelontorkan puluhan juta rupiah kepada oknum. 

Sebaliknya, bila sekolah itu hanya mampu membayar lebih murah, oknum assesor tidak akan segan memberikan nilai sekedarnya, dan sekolah itupun akan mendapat akreditasi B atau bahkan lebih rendah lagi.

Praktik kotor setiap penilaian akreditasi dilingkup BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta diduga telah menjadi budaya. Hal itu disampaikan oleh salah satu Kepala Sekolah di Jakarta Barat berinisial RN.

RN mengungkapkan setiap sekolah wajib mengeluarkan biaya berjumlah puluhan juta rupiah hanya untuk mendapatkan akreditasi A. Menurutnya, bagi sekolah besar tentunya nilai tinggi (akreditasi A) sangat diharapkan agar prestise sekolah tetap terjaga.

“Benar pak. Tahun ini, kami memberikan Rp 8 juta dan cinderamata berupa jam tangan seharga Rp 2,3 juta (dua unit) kepada dua assesor yang datang ke sekolah,” ungkap RN, Senin (3/11).

RN mengatakan, tahun ini pihaknya memberikan tiga jurusan. Sedangkan tahun sebelumnya sekolah hanya memberikan dua jurusan dengan biaya Rp 6 juta dan cinderamata berupa tas. Namun karena nilai kurang satu point, kemudian sekolah “ngebom” (mengeluarkan uang) sebesar Rp 7 juta.

Assesor akreditasi adalah orang-orang yang bertugas untuk menilai/melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Assesor dipilih oleh BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta, dan melakukan audit akreditasi selama dua hari untuk satu sekolah. 

Para assesor inilah yang nantinya akan menentukan nilai atau hasil dari proses akreditasi. Sebab, assesor juga yang menggunakan aplikasi SisPenA S/M.

"Tahun sebelumnya total habis Rp 14 juta untuk mendapat akreditasi A. Itu budaya dari dulu. Kalau ngga ngasih, nilai parah lagi. Kita sudah dua kali kejadian ini. Tahun ini juga kurang satu poin. Mungkin karena ngasihnya sedikit,” Ungkap RN.

RN menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya memiliki sarana dan prasarana yang sudah bagus, namun karena upeti yang diberikan lebih kecil, maka sekolah yang dipimpinnya mendapatkan Akreditasi B. Sebaliknya, sekolah dengan sarana dan prasarana masih di bawah sekolah yang dipimpin RN, justru mendapatkan Akreditasi A.

“Intinya, bayaran harus besar kalau mau dapat nilai Akreditasi A,” ucapnya.

Sementara, mantan pejabat eselon IV di Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Ida Bagus Gde Arnawa, juga mempertanyakan terkait perbedaan nilai akreditasi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI wajib memberikan penjelasan ke publik. Ungkapnya, BAN-S/M adalah lembaga non pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Tanya ke Dinas Pendidikan. Apa tidak ada standar nilainya? Berapa sampai berapa masuk kriteria A. Itu yang perlu ditanyakan. Nilai standarnya. Kan ada nilai standar dong,” kata Gede.

Kalau masalah akreditasi, kata Gde, semua aturan harusnya sama di semua wilayah. Karena itu pusatnya ada di Dinas Pendidikan. Akreditasi ini satu tempat dari Dinas Pendidikan dan satu perintah dari Dinas Pendidikan.

“Sekarang yang saya lihat ada unsur kebablasan pemimpin DKI. Saya ngga liat siapa-siapa. Jamannya Gubernur Ahok, orang tidak berani macam-macam. Bagaimanapun tertib, dinas tidak berani macam-macam, jaman sekarang banyak pejabat rangkap jabatan," paparnya.

"Itu dari Dinas Pendidikan yang rangkap jabatan. Kepala Dinas belum ada definitifnya. Karena Kepala Dinas tidak ada, nah inilah yang terjadi, yang dilakukan assesor. Assesor bisa bermain dengan pendekatan. Ini istilahnya KKN lagi,” sambung Gede.

Sementara itu, kepada wartawan Ketua BAN-S/M DKI Jakarta Darwin Dachlan, Senin (3/12), mengklaim tidak ada assesor yang bermain. Bahkan ia meminta untuk melaporkan apabila ada yang bermain. Darwin menjelaskan bahwa hasil akhir yang menentukan sekolah itu mendapatkan akreditasi dilakukan oleh Sistem.

“Kalau ada (pungli) kasih tau aja. Asesor tidak ada yang bermain. Insya allah tidak ada, tidak berani. Jadi ngga bisa begitu (pungli) karena pakai sistem,” tegasnya.

Meski demikian, ia tidak mau menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan apabila ada assesor yang bermain. Dikatakan Darwin, assesor bekerja dibawah naungan BAN-S/M DKI Jakarta. Assesor dapat dijabat oleh siapapun kecuali Kepala Bagian. Untuk masuk juga melalui pelatihan, kemudian harus lulus administrasi dan tes. Materi tes yang diberikan sudah nasional.

“Assesor bagian dari BAN. Assesor sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Nasional dengan durasi empat tahun habis,” terangnya.

“Kita menentukan kelayakan suatu sekolah. Jadi proses setiap lima tahun sekolah/madrasah harus di akreditasi. Dalam pelaksanaan sekolah harus mengisi data evaluasi diri. Disitu ada delapan standar pendidikan. Dalam penugasan satu sekolah itu dua assesor. Jadi ada masanya. Selama dua hari didata oleh assesor,” ujarnya.

Sementara untuk standar penilaian A dari angka 91-100, B 81-90, C 70-80, D 60-70 dan E 50.(*/red)