Didepan Zaki, Pengusaha Angkutan Resah Pendapatan Turun Hingga Karyawan Terancam PHK

Didepan Zaki, Pengusaha Angkutan Resah Pendapatan Turun Hingga Karyawan Terancam PHK ()

TANGERANG - Belasan pengusaha jasa transportasi angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Transporter Cipulir Tangerang, menggelar pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. 

Pertemuan ini digelar di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Rabu (19/12/2018) dengan membahas terkait Perbup 47 2018 tentang pembatasan operasional angkutan barang yang melintas di wilayah Kabupaten Tangerang.
 
Ahmad Gojali, Sekjen Asosiasi Trasnporter Cipulir Tangerang mengatakan, terbitnya Perbup ini merugikan mereka selaku pengusaha. Gojali mengakui 95 persen bahan tambang dari kabupaten Bogor disuplai ke Jabodetabek. 

"Apalagi 2018 ini sedang banyak proyek, salah satunya perpanjangan runway bandara, tol Serpong, dan proyek swasta lainnya," ujarnya. 

Gojali berdalih, dengan pembatasan itu bisa menghambat proses pembangunan salah satunya proyek strategis nasional. 

"Aturan itu menghambat pengiriman. Seharusnya target megaproyek di Bandara selesai 2019 bulan mei sepertinya akan mengalami kemunduran. Karena keterbatasan jam operasional material yang akan kita kirim," jelasnya. 

Bukan itu saja, menurut Gojali, pembatasan ini memang dirasakan dampaknya secara ekonomi, mengingat para pekerja yang berpendidikan rendah dan hanya bisa berprofesi sebagai sopir. 

"Kalau ada kerugian otomatis perusahaan lambat laun akan bangkrut. Akibatnya karyawan akan di-PHK. Masyarakat akan kehilangan pekerjaan," keluhnya. 

Dialog seperti yang dilakukan, tambahnya dulu sempat dilakukan dengan pemkab Bogor, untuk mencari solusi penumpukan armada dengan dibukanya jalur cicangkal Rumpin. 

"Padahal itu bisa mengatasi kemacetan. Yang kosong lewat Rumpin, yang membawa muatan lewat Legok. Jadi satu arah dan saat ini Legok jadi jalur satu-satunya. Kalau diatur seperti ini, jadi tidak ada jalur lagi," paparnya.

Para pengusaha ini berharap Bupati dapat mengkaji ulang kebijakan ini sehingga tidak ada yang dirugikan dari keputusan ini.

Sementara itu, Bupati Tangerang dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Perbup 46 dan revisi 47 itu dikeluarkan atas dasar pertimbangan untuk melindungi pengguna jalan umum bagi masyarakat yang lebih banyak.

Juga,  Perbup diterbitkan untuk mengatur jam operasional truk, agar masyarakat umum bisa lebih nyaman dan aman.

"Keluhan-keluhan dari masyarakat beberapa bulan terakhir inilah yang menjadi dasar hukum, landasan  hukum dan juga landasan kajian dsri pemerintah daerah menerbitkan Perbup 46 dan 47," terang Zaki. (red)