Dicek Komisi III DPR, Laporan Keuangan Pemprov Banten Diapresiasi

Dicek Komisi III DPR, Laporan Keuangan Pemprov Banten Diapresiasi (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dalam rangka penelaahan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun 2015-2017, Senin, (14/1/2019).

Ketua rombongan yang dipimpin oleh Wilgo Zainar dari Fraksi Gerinda menjelaskan, kunker ini dalam rangka mengetahui kinerja Pemprov Banten maupun Kabupaten/Kota dalam tata kelola keuangan dan pelaporannya di daerah.

Lebih lanjut BAKN memberikan apresiasi kepada Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy karena dibawah kepemimpinannya, Pemprov Banten berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

“Pemprov Banten yang secara tuntas dan sempurna berhasil menyelesaikan semua tunggakan hasil temuan mulai dari tahun 2015 hingga saat ini," ujar Wilgo.

Wilgo juga berharap bagi Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang yang masih dalam proses perbaikan temuan agar segera dapat diselesaikan. Untuk itu Gubernur harus mengawal secara utuh.

"Gubernur Banten memiliki political will yang luar biasa dan komitmen untuk good governance-nya hingga saya berkeyakinan Banten hari ini berbeda dengan Banten terdahulu,” jelas Wilgo

Wilgo menyebut, kemajuan Banten bisa dirasakan melalui parameter bahwa unsur tindak pidana korupsinya sampai saat ini sudah tidak ada, karena indikator-indikator tata kelola pemerintahan sudah baik.

Anggota DPR lainnya, Asrul Sani dari Fraksi PPP mengatakan, indikator-indikator dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu meningkat, seperti contohnya LAKIP dan SAKIP dari 2,5 menjadi 3 kemudian dari nilai yang sebelumnya CC menjadi BB.

"Hal ini merupakan kemajuan positif yang diraih Pemprov Banten. Komisi III DPR RI mitra kerjanya adalah KPK yang secara khusus melakukan pengawasan dan pengawalan tentang tata kelola pemerintahan dan tata kelola anggaran," kata Asrul Sani.

Sementara itu Gubernur Wahidin Halim didepan anggota DPR menyatakan komitmen serta keseriusannya bersama Wakil Gubernur  terhadap pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran selama ini.

"Hasilnya ya menjadikan Provinsi Banten mampu mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017-2018 dari BPK RI," kata WH.

Selain itu Gubernur juga menggerakkan program reformasi birokrasi dan penataan keuangan dengan SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan).

"Terbukti rencana aksi KPK mampu diraih 100% oleh pemerintah Provinsi Banten di tahun 2017-2018," terang WH. (eh)