Dibilang Gagap oleh Ketua DPRD, Gubernur WH : Verifikasi Data Bencana Butuh Waktu

Dibilang Gagap oleh Ketua DPRD, Gubernur WH : Verifikasi Data Bencana Butuh Waktu (Eag/nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) keberatan dengan pernyataan ketua DPRD Banten, Andra Soni yang mengatakan bahwa Pemprov Banten belum maksimal dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lebak. 

Terlebih, Andra menyebut Pemprov gagap terhadap bencana lantaran tidak ada crisis center atau pusat data untuk mengetahui jumlah korban jiwa maupun kerugian dampak bencana yang akurat sejak hari pertama bencana terjadi. Menurut WH, pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. 

“Jangan bilang gagap, gagap. Orang sama dia keliling kok. Kita sejak hari pertama sudah siap siaga, dan hadir dengan para korban,” tegas Gubernur WH saat dimintai keterangan oleh awak media seusai membuka musyawarah besar FSPP di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (9/1/2020).

Gubernur juga membantah ketika disinggung awak media bahwa alasan pernyataan tersebut karena tidak maksimalnya kinerja Kepala BPBD Banten yang saat ini masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Karena, prosedur utama penanganan bencana dilakukan langsung di lokasi kejadian pada hari pertama terjadi. 

"Nggak ada (alasan) itu, orang langsung ke lapangan kok, bahkan saya langsung instruksi dan pimpin sendiri," tegasnya lagi

Gubernur juga menjelaskan bahwa pendataan jumlah korban dan total kerugian yang dialami akibat banjir tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Karena, jumlah korban dan kerugian terus berubah sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus menerus.

"Korban dan harta benda kan ada yang terbawa arus, atau tertimbun tanah dan benda-benda lain, sehingga membutuhkan proses pencarian dan evakuasi untuk kemudian diverifikasi identitasnya. Supaya datanya valid,"tuturnya

Sejak hari pertama kejadian, lanjut Gubernur, pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan dan instruksi ke OPD membuat posko-posko termasuk di rumahnya sendiri dijadikan  dapur umum, kesehatan, logistik, air bersih dan lokasi tempat evakuasi kendaraan bagi warga perumahan Pinang Griya dan Ciledug Indah. 

"Bukan untuk pencitraan rumah saya dijadikan posko, tapi itu kebutuhan segera. Dan sudah saya lakukan sejak dulu disaat daerah itu terkena banjir," tegas WH.

Dia menjelaskan, prioritas penanganan bencana dari proses evakuasi, mendistribusikan bantuan logistik kepada korban bencana di Lebak,  termasuk menyisir lokasi-lokasi yang terdampak bencana dengan kondisi medan yang berbeda-beda, bahkan akses terputus dan ada daerah yang terisolir. 

"Hari ke 9 tanggap darurat penanganan banjir, saya tidak melakukan rapat evaluasi tapi memerintahkan seluruh OPD yang terkait dengan pasca bencana dan langsung dipimpin Sekda Al Muktabar untuk turun ke lapangan dan menyisir setiap posko hingga ke ujung area yang terisolir dan memastikan jika akses sudah mulai terbuka sambil mendata ulang," tutupnya. (eag)