Diberi Aset Gratisan Senilai 1 Triliun, Pemkot Tangerang Malah Kabur dari Kesepakatan

Diberi Aset Gratisan Senilai 1 Triliun, Pemkot Tangerang Malah Kabur dari Kesepakatan
Diberi Aset Gratisan Senilai 1 Triliun, Pemkot Tangerang Malah Kabur dari Kesepakatan
(Mn-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Rencana penandatangan aset serta barang milik daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang berada di Kota Tangerang terancam batal. Hal ini diketahui setelah pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sebagai salah satu pihak yang bakal menerimah hibah aset dan barang daerah tidak hadir atau mangkir.

Pertemuan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang sedianya dilakukan di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun Kota Tangerang gagal karena ketidak hadiran pihak dari Pemkot Tangerang.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, nota kesepakatan yang hari ini sesungguhnya tinggal ditandatangani oleh pihak Kabupaten dan Kota Tangerang, namun entah kenapa pihak Kota mangkir dari pertemuan ini.

"Dengan melibatkan wasit yang sudah disepakati bersama, yaitu Ibnu Jandi serta di hadiri pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kita beritikad baik untuk menyerahkan seluruh aset yang diminta Kota Tangerang, tanpa meminta kompensasi apapun," jelasnya.

Zaki menjelaskan, nilai aset yang dilimpahkan mencapai 56 titik aset dengan nilai mencapai Rp 315.030.278.194 sesuai yang diinginkan Kota Tangerang.

"Itikad baik Kabupaten Tangerang sudah kita penuhi dengan rencana penyerahan aset milik Kabupaten Tangerang, dengan tanpa meminta ganti rugi atau gratisan," terangnya.

Menurut Zaki, sebelum diserahkan kita sudah lakukan pertemuan berkala untuk negosiasi penyerahan aset ini, dengan melibatkan wasit yang disepakati kedua belah pihak, namun entah kenapa Kota Tangerang tidak hadir.

"Kesepakatan dan negosiasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak semenjak 6 Desember 2019 hingga pada pertemuan 21 Januari 2020 dan bersepakat melakukan penandatangan pada hari ini, tapi Kota Tangerang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas," terangnya.

Namun demikian Bupati Tangerang mengakui, kalau Pemkot Tangerang juga meminta barang milik daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan seperti Perumdam TKR yang nilai asetnya mencapai dari Rp 804.633.717.928, yang merupakan permintaan baru pihak Pemkot Tangerang dan tidak masuk dalam negosiasi kedua belah pihak.

" Kita akan serahkan semua aset tersebut, termasuk Perumdam TKR namun berkaitan dengan pelayanan publik kami Kabupaten Tangerang meminta tempo untuk menyerahkannya," papar Zaki

Sementara itu wasit pertemuan dan negosiasi Ibnu Jandi mengatakan, dirinya sebagai orang yang ditunjuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan aset mengaku, sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak Pemkot Tangerang ini. Padahal hari ini adalah jadwal yang sudah disepakati oleh kedua Pemerintah Daerah.

" Pertemuan hari ini melibatkan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah juga BPKP dan BPK menyaksikan penandatangan kerjasama penyerahan aset dan barang milik daerah, namun disesalkan Pemkot tidak hadir dan mengecewakan," terangnya.

Ibnu Jandi menjelaskan kalau Pemkot secara sepihak meminta tambahan terkait penyerahan Barang Milik Daerah berupa Perumdam TKR padahal ini tidak masuk dalam negosiasi sebelumnya.

"Permintaan ini dilakukan mendadak oleh Pemkot Tangerang diluar kesepakatan yang sudah disepakati bersama serta sudah dalam keputusan wasit," paparnya.

Terkait Perumdam TKR,  Ibnu Jandi mengakui, kalau ada masalah pelayanan publik yang bakal terganggu, jika langsung di ambil alih, sehingga ada proses juga waktu yang harus diselesaikan sebelum diserahkan.

"Perumdam TKR inikan melibatkan pelanggan, sehingga proses pemindahan asetnya harus ada waktu lebih lama dimana Kabupaten juga haru membangun infrastruktur pengembangan untuk masyarakat Kabupaten sebelum aset yang di Kota di diambil alih oleh Kota Tangerang," paparnya.

Disisi Lain Direktur Tehnik Perumdam TKR Treviyadi mengakui, kalau pihaknya tidak pernah terpikir untuk menghambat penyerahan aset pemerintah daerah, namun semata-mata karena pelayanan publik yang bakal terganggu.

"Kita sangat siap menyerahkan, namun kami tidak mau menjadi pihak yang disalahkan dalam pelayanan publik di sektor ini, ada proses dan waktu untuk menyerahkannya," terangnya.

Dirinya juga mengakui ada sekitar 70 ribu pelanggan Perumdam TKR yang berdomisili di Kota Tangerang, sehingga kami juga akan melakukan integrasi sistem sambungan ke arah Kabupaten sebelum ini diserahkan.

" Ada tahapan teknis yang harus juga dilakukan Kota Tangerang sebelum menerima aset Perumdam dimana detail teknisnya tidak semudah seperti yang dinegosiasikan dan itu juga harus ditanggung Kota Tangerang, bagaimana mengelola 70 ribu pelanggan ini," terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari Pemkot Tangerang terkait ketidakhadiran dalam penandatangan kerjasama penyerahan hibah aset ini. (Mn)