Dianggap Janggal, LPPD Dindikbud Tangsel Tahun 2017 Dibawa ke Kejagung

Dianggap Janggal, LPPD Dindikbud Tangsel Tahun 2017 Dibawa ke Kejagung ()

TANGSEL - Adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel tahun 2017, disoroti Lembaga Kebijakan Publik (LKP).

Dirut LKP, Ibnu Jandi menyatakan, dalam penyelenggaraan kegiatan SD dan SMP pada tahun 2017, terdapat kejanggalan terkait laporan realisasi anggaran program kegiatan.

"Dalam pengamatan kami, ada kejanggalan dalam kegiatan SD dan SMP. Salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pak Taryono sempat bilang saya pembohong," kata Ibnu saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Senin (27/8/2018).

"Orang LKPJ sempat datang ke saya. Ya saya tunjukin data-data yang saya miliki, akhirnya mereka juga mengakui. Sekarang sedang dipelajari oleh Kejaksaan Agung RI," tambahnya.

Ibnu menyebut, selisih anggaran yang dimaksud mencapai puluhan milyar rupiah. Untuk itu, selain meminta klarifikasi secara langsung kepada pihak terkait.

"Pak Taryono (Kepala Dindikbud Tangsel) itu memang ingin bertemu saya, sudah saya temuin, sekitar pertengahan bulan Mei. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, saya menyerahkan hasil pengamatan saya untuk segera diperbaiki, dan sesegera mungkin saya minta klarifikasi mengenai selisih-selisih itu. Selisihnya sekitar 96 miliar," jelas Ibnu.

"Saya maunya ada etikad baik dari dinas untuk mementahkan dugaan saya bahwa ada kekeliruan angka, ini kan angka yang bisa ditemukan kalau ditelusuri, tapi kalau tidak ada, namanya bikin laporan yang fiktif, apalagi laporan ini sudah disampaikan," sambung Ibnu.

Sebelumnya, Kepala Dindikbud Kota Tangsel Taryono saat dikonfirmasi, membantah tudingan LKP. Pihaknya menyatakan bahwa laporan tersebut telah selesai, tanpa adanya kekeliruan seperti yang ditudingkan.

"Alhamdulillah. Tidak ada hal yg disangkakan itu. LKPJ sudah diperiksa oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten. Kami juga sudah ketemu dengan pelapor, penyampaian penjelasan. Waktu itu sudah clear, bahwa tidak ada selisih ataupun anggaran fiktif," tutup Taryono. (ak)