Di Tangsel Kepala Bapenda Merangkap Bappeda, Pengamat: Bisa Timbulkan KKN

Di Tangsel Kepala Bapenda Merangkap Bappeda, Pengamat: Bisa Timbulkan KKN ()

NONSTOPNEWS.ID - Diberitakan sebelumnya bahwa beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memiliki jabatan rangkap.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan bahwa rangkapnya jabatan strategis tersebut, dapat menimbulkan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Ha seperti itu bisa menimbulkan KKN," kata Amir saat dihubungi wartawan, Selasa (17/9/2019).

Menurut Amir, kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas atau Badan pun dibatasi dalam penganggaran. Sehingga, tambahnya, jika terlalu lama akan mengganggu penyerapan anggaran dan penganggaran yang sifatnya langsung kepada masyarakat.

"Sesuai aturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11 tahun 2017 masa jabatan Plt maksimal 6 bulan, karena kewenangan plt terbatas maka pelayanan publik jadi tidak optimal. Apalagi kewenangan plt dalam pengelolaan anggaran juga terbatas, sehingga (jika tidak segera definitif) dapat menyebabkan penyerapan anggatan (yang) tidak optimal," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Apendi belum dapat dikonfirmasi terkait langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terhadap banyaknya kepala OPD yang belum definit, bahkan rangkap jabatan.

Hal serupa dilakukan DPRD Kota Tangsel, yang masih enggan memberikan komentar terkait keterbatasan Plt dalam penganggaran, serta OPD mana saja yang diberikan catatan terkait penganggaran yang dilakukan oleh Plt Kepala Dinas, dengan alasan belum terbentuknya komisi. (ak)