Dewan Tangsel Tegaskan Lahan Saung Babeh Tidak Masuk Daftar Situ Negara

Dewan Tangsel Tegaskan Lahan Saung Babeh Tidak Masuk Daftar Situ Negara (istimewa)

NONSTOPNEWS.ID – Anggota DPRD Kota Tangsel Drajat Sumarsono dari Fraksi PDI Perjuangan ikut bicara soal status Situ atau danau yang kini tempat usaha rumah makan Saung Babeh. Dimana sebelumnya ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa Situ tempat Saung Babeh tersebut, merupakan Situ milik negara yang harus dilindungi.

Sebelumnya pemilik lahan, Saleh Asnawi telah menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan lahan seluas 2,7 hektar itu yang kini telah menjadi danau.

Kepemilikan lahan probadi itu kini diperkuat oleh pernyataan Anggota DPRD Kota Tangsel Drajat Sumarsono. Dimana menurut Drajat bahwa danau yang tengah diributkan itu bukan lahan Situ milik negara.

Drajat mengatakan bahwa dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangsel, pada pasal 29 untuk Kota Tangsel hanya ada 9 Situ dan 6 Tandon yang menjadi aset daerah.

“Saya adalah mantan Ketua Pansus Perda Nomor 9 Tahun 2019. Jadi jelas bahwa di Perda itu Situ di Kampung Setu, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu itu tidak masuk aset dan itu milik pribadi,” paparnya.

Drajat juga mengatakan, semestinya pemerintah mendukung adanya investasi di bidang kuliner tersebut. Karena di tengah pandemi Covid-19 saat ini dengan adanya Saung Babeh itu maka banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan.

“Semestinya ini didukung. Karena saat ini kita tengah dilanda wabah pandemi  Covid-19 dimana banyak masyarakat yang menganggur. Jadi berdirinya bisnis kuliner itu sudah pasti akan membuka lowongan pekerjaan dan juga meningkatkan perekonomian kita,” ujarnya.

Saleh Asnawi sebagai salah satu pemilik tanah tersebut menjelaskan, lahan yang diurug untuk akses rumah makan 'Saung Babeh' disebut-sebut sebagai Situ, itu anggapan yang sangat keliru. Sebab, Saleh mengaku memiliki surat-surat sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel dengan luas sekira 2,7 hektar.

"Itu bukan Situ, kalau itu Situ, itu ada hak negara yang tidak boleh digunakan semaunya. Dan yang saya perlu tegaskan bahwa itu adalah hak milik, dan hak kami untuk mengurug atau membuat apa pun. Tentu tetap pada aturan yang ada," kata Saleh Asnawi di Lubana Sengkol, kawasan Setu, Sabtu (6/3).

Bahkan, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel itu juga menjelaskan, adanya kabar yang seolah-olah menyebut Situ diurug tanpa izin hingga dinilai melecehkan Pemda dan lain sebagainya, itu juga hal yang sangat keliru.

“Pemilik tanah ini grup bisnis saya. Nanti ini boleh ditanya dengan siapapun orang yang punya kepentingan disitu, di BPN atau siapa pun, pasti nama saya akan terbawa disitu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Saleh Asnawi mengatakan, adanya pihak-pihak tertentu yang ingin berusaha membatalkan terbitnya surat dan sertifikat kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh BPN yang nyata-nyata sertifikat hak milik, itu dinilai pelecehan terhadap BPN.

"Kalau BPN diminta untuk membatalkan sertifikat ini, sementara ini surat hak milik, mungkin BPN disangka apa?  Ada kerjaan mafia, seolah-olah," terang Saleh Asnawi.

lanjutnya, soal kepemilikan surat dan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN tentunya dilengkapi kepemilikan surat-surat yang sah. Bahkan dalam rapat dengan sejumlah pihak terkait kepemilikan lahan rumah makan Saung Babeh oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangsel, disebutkan bahwa tidak ada diwilayah itu terdapat Situ.

"Jadi saya sampaikan, bahwa kepemilikan (sertifikat) kami ini benar, karena kepemilikan kami ditandai dengan sertifikat hak milik. Dan ini samasekali sejarahnya tidak pernah ada Situ di area tanah kami itu. Coba lihat di peta Tangsel, apakah disitu ada Situ," pungkasnya. (red)