Ciptakan Birokrasi Bersih, WH Pecat Anak Buah Karena Korupsi

Ciptakan Birokrasi Bersih, WH Pecat Anak Buah Karena Korupsi (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah melakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) kepada 17 orang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 

Hal ini Ia lakukan dalam rangka membersihkan jajaran Pemprov Banten dan menindaklanjuti rekomendasi dari KPK. Dirinya mengaku, ingin menciptakan iklim kerja yang bersih dan membentuk kinerja ASN prov Banten yang baik.

"Kalo kerja sudah ga benar yaitu melakukan korupsi, ga ada ampun. Pasti Saya pecat," kata WH sesaat setelah menerima laporan Kepala Inspektorat Provinsi Banten,  Kusmayadi, di kediamannya, Minggu,(7/4/2019). 

Dengan tindakan sanksi ini, WH mengaku ingin merubah bahwa Provinsi Banten tegas tak akan mentolelir tindakan korupsi.

"Image (anggapan-red) tentang Banten selama ini dirusak soal korupsi,  dan saya ingin buktikan kepada masyarakat, jika saya tidak main-makn dalam pemberantasan korupsi di Banten," tegasnya. 

WH menambahkan akan terus memperkuat  integritas Pemprov Banten, dengan cara  memberantas kasus rasuah di pemerintahannya. 

"Saya akan tegakkan dan jalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah menjadi mitra Pemprov Banten melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten," ujarnya. 

Langkah itu, tambahnya lagi, dengan serius  membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri unsur BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk melengkapi tugas-tugas Inspektorat Provinsi. Sehingga hal ini diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan. 

"Tidak penting ASN di OPD mana, yang penting kita segera lakukan tindakan, dan sudah melaporkannya kepada KPK," tegas WH

Kepala Inspektorat Provinsi Kusmayadi, membenarkan hal tersebut ia menyebutkan jika ke 17 orang yang terlibat Tipikor itu sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN seiring dengan penyelesaian kasusnya masing-masing dan tersebar diberbagai OPD dan semuanya sudah melalui tindakan dan keputusan hukum. 

"Sudah jelas. Sudah ada keputusan," ujarnya singkat.

Selain itu, Ia juga menjelaskan jika selain ASN yang ada di Provinsi Banten, pemecatan juga terdapat di Kab Serang 10 orang, Pandeglang 13 orang, Lebak 3 orang, Kab Tangerang 11 orang, Kota Cilegon 7 orang, Kota Serang 3 orang dan Kota Tangerang Selatan 6 orang. Total semua terdapat 70 orang ASN. (Eag)