Caleg Petahana Tangsel Terancam Tak Dipilih, Pengamat : Rakyat Bisa Cabut Mandat Karna Tak Produktif

Caleg Petahana Tangsel Terancam Tak Dipilih, Pengamat : Rakyat Bisa Cabut Mandat Karna Tak Produktif
Caleg Petahana Tangsel Terancam Tak Dipilih, Pengamat : Rakyat Bisa Cabut Mandat Karna Tak Produktif
(Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Setelah ramai menjadi perbincangan di beberapa kalangan terkait Anggota DPRD Tangsel yang dianggap tak produktif, hal itu menuai berbagai tanggapan.

Seperti yang dilontarkan Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok.

Zaki menyatakan, banyak janji yang bertebaran di tengah masyarakat menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini.

Namun, tambahnya, masyarakat harus lebih jeli dalam memilih, terlebih melihat rekam jejak para calon legislatif (caleg) yang sudah diberi amanat tapi tidak produktif.

"Terhadap elite yang mengingkari janji, mengabaikan rakyat, demokrasi punya mekanisme sanksi atau hukuman politik tiap 5 tahunan. Rakyat dapat "mencabut mandat" pada elite-elite tersebut dengan tidak memilih mereka kembali," tutur Zaki saat dikonfirmasi, Kamis (31/01/2019).

Lanjut Zaki, termasuk juga bagi partai-partai yang dulu saat kampanye programnya populis, tapi setelah berkuasa justru kebijakannya elitis dan kapitalistik.

"Masyarakat yang dikecewakan bisa juga menberi sanksi politik dengan tidak memberikan suara dalam pemilu berikutnya," katanya lagi.

Menyoroti kinerja DPRD Tangsel yang 2018 lalu hanya mengesahkan 2 Peraturan Daerah (Perda) wajib, Zaki menuturkan bahwa, kegagalan DPRD dalam menanggapi kebutuhan masyarakat tersebut, menjadi penilaian bagi warga Tangsel.

"Sanksi politik dengan 'Mencabut Mandat', berlaku bagi semua yang tidak memenuhi janji dan program-programnya saat kampanye," pungkasnya.

Hal serupa disampaikan Aktivis 98 Ucok Chior. Ucok mengatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuat malu masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Ucok, saat diminta menanggapi perihal hasil kerja DPRD Tangsel, dimana hanya ada 2 Perda yang sah diundangkan di tahun 2018.

"Kalau seperti itu kerjanya, mereka cuma bikin malu aja. Bagaimana tidak, masa cuma ada dua produk hukum yang dihasilkan selama setahun, kerja mereka ngapain aja emangnya," katanya beberapa waktu lalu. (ak)