BSD Serpong Diduga Serobot Lahan Warga, Camat dan Lurah 'Angkat Tangan'

BSD Serpong Diduga Serobot Lahan Warga, Camat dan Lurah 'Angkat Tangan' (ist)

NONSTOPNEWS.ID - Sebidang tanah seluas seribu meter persegi di Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi rebutan kepemilikan antara warga dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).

Tanah tersebut berlokasi di dalam Komplek Perumahan Elit Puspita Loka, Tepatnya berdekatan dengan objek wisata Taman Kota 1 Serpong.

Ahmadi, selaku ahli waris mengatakan, Ia dan keluarganya tidak pernah merasa menjual tanah tersebut kepada siapapun. Dasar kepemilikannya pun dibuktikan dengan adanya surat berupa akte jual beli (AJB) Nomor 363/AGR/7B/1976 atas nama neneknya yaitu Arma binti Rahimin yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah/Camat Serpong Wasdi Almansur B.A, Kepala Desa Lengkong Gudang M. Adih S dan penjual Sirin Kandang.

“Keluarga kami tidak pernah merasa menjual tanah ini, AJB aslinya juga masih ada saya pegang. Tapi kok pihak BSD mengaku-ngaku itu tanah dia, dasarnya apa, mereka beli ke siapa, aneh,” jelasnya saat diwawancarai wartawan.

Ahmadi menjelaskan, tanah miliknya yang diakui oleh BSD ini terungkap, berawal pada saat dirinya mendengar bahwa tanah tersebut akan dibangun sarana olahraga, kemudian dirinya pun melarang rencana pembangunan tersebut sembari menerangkan bahwa tanah itu miliknya selaku ahli waris.

“Tadinya itu akan dibangun tempat olaraga futsal bang, terus saya bilang ke mereka, jangan dulu dibangun karena tanah ini milik saya, alhamdulilah tidak jadi dibangun,” ujarnya.

Selepas dari itu, dirinya memperkuat hak miliknya dengan mendatangkan lurah setempat dan jajarannya untuk menjelaskan kepada warga setempat bahwa tanah tersebut milik keluarganya.

“Lurah dan jajarannya, polisi, tentara turun bang, ngambil foto dan lain sebagainya. Tapi lurahnya tidak berani buka buku desa, alasanya tidak enak sama orang BSD. Setelah itu saya dijanjikan sama lurahnya, kata dia, kalau tanah ini sudah dijual ke BSD biasanya ada foto orang yang menjualnya, nanti saya kasih fotonya, tapi sampai sekarang tidak dikirim-kirim foto orang yang menjualnya,” terangnya.

Ahmadi melanjutkan, setelah lurah dan jajarannya turun, keesokan harinya, tanah miliknya dipasang papan plang bahwa tanah tersebut milik PT. Bumi Serpong Damai.

“Kemudian saya minta kejelasan ke Kantor Kecamatan Serpong, bukannya memberikan solusi, surat AJB saya malah dibilang palsu sama orang kecamatan, Rohidi namanya,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi ke Camat Serpong perihal terkait, Dwi Suryani mengatakan pihaknya sudah mengetahui, dirinya menyarankan agar permasalahan ini dilaporkan ke polisi untuk mengetahui kebenarannya.

“Terus terang saya baru di sini, saya sudah pelajari informasi itu, bu Lurah Linda sudah menjelaskan kronologisnya, saya terus terang, yang tahu riwayat itu pihak Kelurahan dan PPATS di sini yang dulu menjabat sebelum saya. Karena itu kawasannya sudah milik BSD, kalau memang betul tanah itu milik bapak, silahkan dilaporkan ke polisi saja,” terangnya Selasa (5/02/2020).

“Kalau jual beli disini surat pengalihan hak (SPH) pada saat pembebasan, itu biasanya yang melakukan transaksi dan sebagainya pihak BSD, dokumen nggak ada disini, hanya nomor register SPH yang diberikan oleh BSD,” tambahnya.

Saat diminta data nomor register SPH yang dimaksud pihak kecamatan pun enggan memberikan data yang dimaksud dengan dalih takut terjadi miskomunikasi terhadap yang bersangkutan.

“Kita memberikan data juga, ada persyaratannya, apakah yang bersangkutan, pengadilan, kepolisian atau siapa, kita tidak bisa sembarang,” kata Camat yang baru menjabat beberapa bulan itu, saat diminta keterangan di ruang kerjanya.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada Humas PT Bumi Serpong Damai (BSD), Fajar Jufri mengatakan, pihaknya memiliki hak atas lahan tersebut. Persoalan adanya pihak lain yang mengklaim lahan itu, pihaknya menyerahkan ke ranah hukum.

“Tentunya saat ini kita memiki sikap saling menghormati, termasuk klaim warga. Terkait pertanyaan dasar BSD apa mengklaim, kita juga tentunya memiliki dasar yang kuat. Tetapi hal itu tidak layak menjadi konsumsi publik, kami memilih biar keputusan siapa yang berhak ada pada ranah hukum,” ujarnya. (toid/red)