BPJS Defisit, Tata Kelola Obat di Banten Wajib Transparan 

BPJS Defisit, Tata Kelola Obat di Banten Wajib Transparan  (Istimewa)

SERANG - Defisitnya BPJS kesehatan sebesar Rp 16,5 triliun memberi dampak pelayanan kepada masyarakat Banten. Suntikan dana berupa talangan per September 2018 sebesar Rp 4,6 triliun masih belum menyelesaikan masalah. 

Di Banten, permasalahan antara BPJS dan rumah sakit pun sempat menjadi polemik dan muncul di media massa. Pada Agustus lalu, tagihan rumah sakit ke BPJS mencapai Rp 20 miliar untuk bulan April sampai bulan Juli 2018.
Itu pun belum dihitung sampai Oktober ini. 

Agar kepentingan masyarakat tetap terlayani, Lembaga Swadaya Masyarakat, Banten Bersih mendorong tata kelola obat yang dibuat oleh para pemangku kepentingan melalui Rencana Kebutuhan Obat (RKO) harus transparan. 

"RKO yang disusun setiap tahun ini untuk memenuhi kebutuhan obat. Acuannya adalah rancangan kebutuhan berdasarkan rekam penanganan pasien di tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan perkembangan penyakit baru yang muncul," ujar Koordinator Banten Bersih, Gufroni, Jumat (9/11/2018).

Untuk itu katanya, pihak fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit didorong untuk transparan dan akuntabel dalam rencana kebutuhan obat. 

"Biar tak ada lagi keluhan dari pasien akibat kelangkaan obat atau harus menanggung sendiri kebutuhan obat yang telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan," tuturnya. 

Gufroni juga mengutarakan, pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan tidak mengambil keuntungan dari pengadaan obat untuk kebutuhan masyarakat. 

"BPJS Kesehatan juga jangan setengah hati dalam program jaminan sosial ini. BPJS didorong lebih akutabel dan bertanggung jawab pada mitra fasilitas kesehatan," bebernya. 

Dirinya pun berharap, tak ada lagi tunggakan yang dapat mengakibatkan fasilitas kesehatan membatasi layanannya kepada masyarakat. Apalagi, harus membatasi pemberian obat karena ketersediaan yang terbatas akibat kewajiban yang belum dibayarkan. 

Di samping itu, dibutuhkan sosialisasi dan gotong royong antara BPJS Kesehatan Kantor Wilayah banten, fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan masyarakat demi terwujudnya layanan kesehatan memadai untuk pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional. (*/red)