Bintaro Xchange Caplok Tanah Warga, BPN Tangsel Membenarkan

Bintaro Xchange Caplok Tanah Warga, BPN Tangsel Membenarkan (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan telah secara resmi memberikan pernyataan kepada kuasa ahli waris (alm) Alin bin Embing mengenai tanah Letter C No. 428 yang dicaplok oleh PT Jaya Real Property, Tbk.

Dalam pernyataannya, BPN Tangsel membenarkan bahwa tanah seluas 11.320m2, yang digunakan PT JRP untuk kepentingan Bintaro Jaya Xchange Mall sampai saat ini masih milik Alin bin Embing, tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun.

Tak hanya kepada ahli waris saja, BPN Tangsel juga telah melaporkan hasil penyelidikannya kasus ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui surat resmi pada tanggal 28 Agustus 2019.

Sebelumnya, Direktur Persengketaan Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Hary Sudwijanto melalui surat bernomor SK.05.03/448-800.38/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 meminta kepada BPN Tangsel untuk menyelidiki dan menindaklanjuti penanganan kasus pencaplokan tanah milik (alm) Alin bin Embing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain melaporkan hasil penyelidikan ke Kementerian ATR, BPN Tangsel juga menembuskan perihal yang sama kepada Kanwil Pertanahan Provinsi Banten.

Berdasarkan penjelasan di atas, Poly Betaubun sebagai kuasa hukum keluarga (alm) Alin bin Embing meminta kepada Kementerian ATR/BPN bersikap tegas, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Diingatkannya, persoalan pencaplokan tanah milik (alm) Alin bin Embing yang dilakukan PT JRP sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo.

“Di depan Masjid Bani Umar Bintaro, Bapak Presiden berjanji kepada kami akan memantau penyelesaian kasus ini secara adil-adilnya. Saat itu Bapak Presiden meminta nomor telepon kami agar beliau dapat menghubungi,” ujar poly, Kamis (5/9/2019).

Dari hasil penyelidikan BPN Tangsel terungkap bahwa tanah Letter C No. 428 milik (alm) Alin bin Embing tidak termasuk dalam Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Jaya Real Property, Tbk.

Tak hanya menginginkan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saja, lanjut poly, dalam kasus ini juga terindikasi dugaan penggelapan pajak.

Dia menyebutkan, jika memang tanah milik (alm) Alin bin Embing telah dibeli oleh PT JRP, korban maupun keluarganya tidak merasa pernah membayar pajak penjualan. “Ini kan artinya terjadi penggelapan,” ujarnya.

Poly pun meminta kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk tidak bersikap berpura-pura menutup mata dan telinga. Dia mengancam akan mengadukan permasalahan ini kepada DPR RI.

“Jika Menteri Sofyan Djalil tidak dapat bersikap tegas dan cepat bertindak, saya akan mengadukan kepada anggota DPR Adian Napitupulu,” pungkasnya.

(Sumber : gemantaranews)