Begini Perbedaan Ahok dan Anies Kala Pimpin Ibukota Dalam Tata Wilayah

Begini Perbedaan Ahok dan Anies Kala Pimpin Ibukota Dalam Tata Wilayah (Ilustrasi/net)

JAKARTA - Perbedaan kepemimpinan DKI Jakarta di era Basuki dan Anies Baswedan saat ini menjadi perbincangan publik. Terlebih, Anies terlihat tegas saat mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang tengah menjalankan tugas dalam penegakan perda no 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum berujung pemecatan. Hal inilah yang banyak dipertanyakan publik.

Seperti yang dialami oleh Camat Tamansari, Jakarta Barat, Firman Ibrahim. Dimana Camat tersebut melakukan pembongkaran bangunan PAUD saat jam belajar, mengingat bangunan tersebut melanggar Perda. Padahal, camat sendiri telah menyediakan tempat sementara bagi anak-anak paud untuk melanjutkan belajar di sebuah masjid Al-Ikhlas samping Kantor Kec.Tamansari.

"Kalau membaca pemberitaan di media massa, memang sangat miris. Saat anak-anak lagi belajar, bangunan yang dipakai untuk belajar dibongkar. Tapi itu semata-mata si camat hanya melaksanakan tugas dalam penegakan perda. Nanti kalau tidak dilaksanakan, penilaiannya camat tidak kerja," tutur Oki Nurmansyah (29) salah satu jebolan perguruan tinggi teknik informatika, Sabtu (20/10/2018).

Oki melanjutkan, apalagi informasi yang berkembang di media massa, camat telah menyediakan tempat sementara bagi anak-anak paud untuk melanjutkan proses belajarnya.

"Kecuali si camat ini tidak melakukan relokasi terhadap anak-anak Paud. Baru itu kesalahan fatal. Terlepas itu semua, kebijakan pemecatan ada di pucuk pimpinan tertinggi," pungkasnya.

Dilain sisi, pengamat kebijakan publik Febriansyah menyayangkan, sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya saat menjalankan tugas untuk penegakan perda. Apalagi konteksnya dalam penataan wilayah.

"Kita sangat sayangkan, karena penataan ruang Provinsi DKI Jakarta harus memprioritaskan kepentingan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota. Pembiasan dan penyimpangan tata ruang yang telah terjadi dan mengganggu eksistensi Kota Jakarta sebagai Ibukota harus dibenahi dan ditata," ucapnya.

"Kalau setiap bangunan yang berada dibahu jalan dan melanggar perda didiamkan maka kesemrawutan kian merajalela. Percuma dong anak buah jalankan tugas untuk penegakan perda tapi ujung-ujungnya dipecat," sambungnya.

Febriansyah membandingkan kala Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pimpin Jakarta terhadap anak buahnya yang menegakan perda dalam penataan wilayah.

"Masih ingat di zaman Ahok, tidak ada pemecatan anak buah saat bertugas dalam melakukan penegakan perda. Meskipun banyak yang menilai tidak manusiawi, padahal tempat relokasi sudah disiapkan bagi mereka yang terkena penertiban. Di era Anies justru terbalik, anak buah tegakan perda malah di copot inikan lucu. Ini fakta loh, bukan bela siapa-siapa," tandasnya.

Ia juga mengimbau, masyarakat Ibukota perlu sadar diri akan pentingnya tatanan kota Jakarta yang semakin hari semakin padat dan kumuh, bukan hanya pemerintah yang terjun langsung untuk membenahi tata ruang kota Jakarta, akan tetapi masyarakat yang berperan penting untuk mewujudkan ruang tata kota Jakarta yang indah, nyaman dan sejahterah.

Sementara itu, terkait penggusuran PAUD, Gubernur DKI Anies Baswedan mencopot Camat Tamansari, Firmanudin. "Camatnya saya copot kemarin," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

"Ini masalah kebijaksanaan bahwa dalam menjalankan tugas itu menggunakan kebijaksanaan jadi ini lagi jam belajar," lanjut dia.(hw)