Banyak Nyinyir Penataan Banten Lama,  Cucu Sultan : Hanya Segelintir Orang dan Ga Ngerti Hukum

Banyak Nyinyir Penataan Banten Lama,  Cucu Sultan : Hanya Segelintir Orang dan Ga Ngerti Hukum ((istimewa))

SERANG - Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardhana, menilai bahwa protes dan penolakan revitalisasi Banten Lama oleh sejumlah pihak hanya berdasarkan opini-opini yang tidak didasari hukum. 

Mereka, tegas Amri, hanya segelintir orang yang tidak menyukai dengan adanya revitalisasi.

“Kalau saya lihat penolakan itu hanya berdasarkan opini ketidaksukaan, dan tidak berdasarkan hukum. Maka dari itu kepada pihak-pihak yang mau berkomentar, tolong pahami dulu, jangan menggiring opini seolah-olah Pemprov itu salah kaprah. Saya sebagai dzuriyat (keturunan) kesultanan Banten merasa bangga dengan dilakukannya revitalisasi ini,” papar Amri ditemui di Kota Serang, Kamis, (11/10/2018).

Opini-opini yang menurutnya tidak didasari hukum itu, lanjut Amri, seperti pernyataan lemprov tidak meminta izin kepada kesultanan Banten saat akan melakukan revitalisasi. 

“Ini agak aneh, apa perlunya Pemprov Banten melakukan revitalisasi meminta izin kepada Ormas, ini salah kaprah, tidak berdasarkan hukum,” tandasnya.

“Yang kedua ada kalimat ‘revitalisasi ini dijalankan secara tidak beradab’. Justru apa yang dilakukan oleh pemprov Banten itu sudah benar, mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan cagar budaya. Cagar budaya juga membenarkan dan melakukan pendampingan,” imbuh Amri.

Ia menerangkan bahwa lokasi yang dilakukan revitalisasi oleh pemprov Banten menurutnya ruang kosong, sehingga sama sekali tidak akan merusak cagar budaya yang ada.

“Itu ruang kosong, bukan ruang cagar budaya, mesjidnya tidak berubah, menaranya tidak berubah, istana Kratos Surowsoan tidak berubah dan yang lainnya pun tidak berubah. Kalau bicara pelanggaran Undang-undang, seharusnya bukan Dia, tetapi pihak yang berwenang. Pihak cagar budaya purbakala sebagai institusi yang memiliki kewenangan menyatakan itu tidak melanggar,” paparnya.

Terakhir, Amri juga mengaku heran ketika ada pihak yang mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah Kesultanan Banten itu. 

“Yang ketiga soal tanah itu bersertifikat, ini perlu dipertanyakan. Sedari awal kami dari Badan Advokasi sudah melakukan investigasi, ini kan tanah ulayat, dari mana dasar hukumnya,” pungkas Amri. (*/red)