Auditor Bertambah Demi Reformasi Birokrasi,  PPDB Online Banten Makan Korban?

Auditor Bertambah Demi Reformasi Birokrasi,  PPDB Online Banten Makan Korban?
Auditor Bertambah Demi Reformasi Birokrasi,  PPDB Online Banten Makan Korban?
((am|Nonstopnews.id))

SERANG - Mutasi jabatan demi atas nama reformasi birokrasi, kini jamak ditemukan diberbagai pemerintahan di Indonesia. Yang terbaru, di DKI Jakarta, Kamis (5/7/2018) kemarin, Gubernur Anies Baswedan, mengambil kebijakan fundamental dan tergolong berani dengan memutasi jabatan pejabat struktural yakni 4 walikota, kepala dinas dan berbagai jabatan strategis.

Dengan banyaknya kritik, Anies bersikukuh, dengan mutasi tersebut sebagai bentuk penyegaran dan agar tujuan program DKI Jakarta dibawah kepemimpinannya segera tercapai.

Bukan hanya Jakarta, di Banten pun semangat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan terbuka coba diperagakan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Saat ditemui Nonstopnews.id, Rabu (4/7/2018), usai Halal bihalal dengan KAHMI Banten, di pendopo Gubernur, WH mengaku resah dengan anggapan, Provinsi Banten yang masih dianggap sebagai salah satu Provinsi tertinggal dan termasuk korup. Ia pun tertantang untuk memajukannya.

"Masih ada labeling atas Provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maupun mentalitas birokrasi yang perlu ditingkatkan, merupakan pekerjaan rumah yang saat ini menjadi fokus utama," ujar WH lirih dan menarik nafas dalam-dalam.

Dalam catatan Nonstopnews.id, sejak sekira 1 (satu) tahun lebih menjabat, WH baru satu kali mutasi pejabat dan tercatat dua kali open bidding pejabat.

Kendati demikian, WH pun dinilai lebih 'kejam' dari pemimpin daerah lain. Ia tak segan mencopot pejabatnya, ketika pejabat tersebut melakukan kesalahan dasar yang tak bisa ditolelir. Kinerja juga bagi WH menjadi acuan dasar Ia menilai bawahannya, apakah layak mengemban sebuah jabatan.

Setelah sebelumnya WH mengganti Kadishub karena soal kinerja, yang terbaru, WH mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banten, Sigit Suwitarto, dikarenakan memalsukan finger print. Bahkan, dengan kasus tersebut, menjadi entry point, WH  akan mengevaluasi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Selain kinerjanya juga Ini soal moral. Masa kepala dinas bikin finger print palsu,” ujar WH.

Selain Sigit, dalam waktu bersamaan juga WH mengganti Kepala Bappeda yang semula dijabat Hudaya Latuconsina, kini diemban oleh M. Yusuf, mantan Pjs Walikota Tangerang. Kabar yang beredar menyebut, Hudaya dicopot karena banyak tak sejalan dengan gubernur.

Menjawab pertanyaan Nonstopnews.id, WH mengaku tak berhenti di situ, Ia pun  mewanti-wanti kepala OPD yang kinerjanya buruk.

“Kita akan investigasi di OPD lain, terutama dinas yang menyangkut pelayanan,” katanya.

Agar reformasi birokrasi berjalan cepat untuk mengawal pembangunan, WH pun   membentuk satgas pemerintahan yang terdiri dari 24 auditor yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP).

Satgas tersebut diharapkan dapat memonitor segala kegiatan yang ada dalam pemerintahan.

“Banten memerlukan 102 Auditor untuk membentuk satgas, kita kemarin hanya punya 4. Dan saya mendapatkan 20 lagi auditor untuk membentuk satgas," ujarnya.

"Satgas ini langsung saya pimpin dan melaporkan langsung kepada Saya", imbuh WH.

WH menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik adalah prioritas utama dari pemerintahan Provinsi Banten saat ini.

"Fokus utama dari segala program yang ada, (reformasi birokrasi). Dan itu Visi pertama saya. Memberikan tunjangan-tunjangan yang tepat, menindak keras segala pelanggaran yang terjadi, untuk memberikan efek jera pada oknum-oknum terkait," tegasnya. (am)