Arief dan Kemenkumham Damai, Praktisi Hukum Tangerang : Persamaan di Muka Hukum Dipertanyakan

Arief dan Kemenkumham Damai, Praktisi Hukum Tangerang : Persamaan di Muka Hukum Dipertanyakan (Praktisi Hukum, Sukardin SH, MH/ist)

NONSTOPNEWS.ID - Aksi saling cabut laporan diantara kedua belah pihak, yaitu Kemenkumham dan Pemkot Tangerang yang tengah berkonflik memang dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Sukardin, SH.,MH, seorang praktisi hukum asal Tangerang.

“Jika dilihat dari perspektif hukum, pemerintah secara tak langsung mengajarkan masyarakat akan pentingnya sebuah arti dari asas 'Restorative Justice' dan ini juga bisa dijadikan yurisprudensi,” jelasnya kepada Nonstopnews.id (Merdeka Nonstop Grup), Jumat (19/7/2019).

Kendati demikian, disisi lain dirinya juga menerangkan, ada konsekuensinya dari damainya kedua belah pihak bagi polisi, selaku Aparat Penegak Hukum (APH) akan dibuat seolah tak berdaya serta tak memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Sebab, tegas dia, kedepan polisi akan dianggap dapat dijadikan alat untuk memukul bagi para pihak yang berperkara hukum, baik itu perkara Pidana Umum maupun Khusus.

“Saran saya, polisi sebaiknya terus maju untuk memproses perkara tersebut, karena masyarakat ingin mengetahui persoalan sebenarnya yang terjadi dan melatarbelakangi aksi saling lapor antar kedua pihak yang berkuasa tersebut,” katanya.

Pria yang akrab disapa Kardin ini, juga
mengibaratkan persoalan tersebut dengan istilah ‘Gajah sama Gajah Berantem Lalu Semut Gak Boleh Nonton’. Artinya, yang mempunyai kekuasaan berproses hukum, tetapi perlakuannya berbeda dengan rakyat kecil.

“Itu, tentu akan melukai perasaan mereka, karena asas Equality Before The Law atau persamaan di muka hukum harus juga dikedepankan,” pungkasnya.(*/red)