Apa Sebab Pajak BPHTB Apartemen Di Tangsel Belum Masuk Jadi PAD, Akal-akalan?

Apa Sebab Pajak BPHTB Apartemen Di Tangsel Belum Masuk Jadi PAD, Akal-akalan? (Salah satu aprtemen di Tangsel)

NONSTOPNEWS.ID - Belum masuknya pajak atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas proses jual beli apartemen di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi tanda tanya. Sebab potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor rumah tapak tersebut diperkirakan sangat fantastis hingga ratusan miliar jumlahnya.

Persoalan itu terjadi diduga banyak pengembang apartemen di Tangsel belum mengurus Pertelaan sebagai dasar penerimaan pajak negara. Padahal, Pertelaan atau pemisahan hak, sangat penting dilakukan oleh developer apartemen. Pasalnya, melalui pertelaan dapat terukur pajak atau bea yang akan menjadi pemasukan bagi negara.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat ini proses pembeli apartemen dilakukan dengan melalui mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dimana pada proses tersebut BPHTB tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Sebab BPHTB dapat ditagih jika sudah terjadi proses jual beli melalui Akta Jual Beli (AJB). Sementara proses jual beli dengan AJB juga harus melalui prosedur yang cukup panjang, yang mengacu pada aturan tentang Pertelaan.

Menanggapi hal tersebut, beberapa stakeholder terkait turut angkat bicara, salah satunya ialah Drajat Sumarsono, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Ia menyoroti perihal regulasi yang mengatur.

Disisi lain Drajat menduga adanya permainan dan akal-akalan para pengembang apartemen.

"Kalau saya melihat ini banyak akal-akalan, nggak mungkin bank itu menerima diluar jaminan sertipikat, kecuali diiringi surat keterangan atau buy back guarantee oleh developer ke bank. Kalau sertipikatnya tidak jadi selama setahun 2 tahun misalnya, maka developer mengembalikan lagi uang yang sudah dicairkan oleh pembeli, karena buy back guarantee itu ada jangka waktunya," tegasnya, saat dihubungi melalu sambungan telepon seluler, Senin (25/2/2019).

Drajat juga mengkalkulasi, apabila 1 unit berharga ratusan juta, sudah dapat dipastikan dengan jumlah unit yang ribuan, tentunya PAD lewat pajak pertelaan, akan sangat fantastis.

"Bayangkan kalau satu apartemen itu nilainya 300 juta, kalau itu sudah ada perda pertelaan maka PAD yang kita terima itu akan luar biasa. Potensi PAD tersebut ratusan Miliar," tandasnya.

Terpisah, sebagai pihak yang berwenang dalam pemungutan pajak BPHTB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel lebih bersifat pasif. Namun Kepala bidang pajak daerah I, Indri Sari Yuniardi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan membantu semaksimal mungkin agar potensi pajaknya bisa masuk.

"Kalau memang Peraturan Walikotanya sudah ada ya disosialisasikan, kalau memang ada kendala kita bisa bantu sosialisasikan kepada para pengembang apartemen. Makanya sejak dari dulu saya sudah sampaikan agar potensi yang ada bisa kita dorong, bagaimana caranya itu bisa jadi masuk," katanya diruang kerjanya, Kantor Bapenda Kota Tangsel Jalan Serpong Raya, Cilenggang, Serpong (26/2/2019).

Lebih lanjut, seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangsel Carsono, bahwa saat ini sudah ada dua apartemen yang telah dilakukan tela ruang.

Sementara itu, Miftah salah seorang konsumen yang telah membeli salah satu unit apartemen di Serpong Green View (SGV) mengatakan, meski sudah ada surat penyataan dari pihak pengembang SGV dan dirinya, hingga saat ini ia belum juga mendapatkan sertipikat kepemilikan atas unit apartemen tersebut.

"Ya jika mengacu pada surat pernyataan waktu saya membeli pada 15 Mei 2013 lalu, seharusnya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) sudah jadi, karena dalam surat tersebut tertulis jangka waktu pembuatan sertipikat hanya 27 bulan," ungkap Miftah (27/2/2019).

Sementara itu, salah seorang staf pengelola Serpong Green View (SGV), yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa pembayaran pajak, masih menginduk kepada developer.

"Jadi ngitung pajaknya, ya pajak induk aja mas. Disini total unitnya ada sekira 1400, yang masih kosong kalau tidak salah ada 20 unit. Harga per unitnya rata-rata kalau yang baru Rp 350 juta, kalau seken Rp 250 juta," tandas Sumber. (ak)