Anggota Dewan Banten Hasil Pemilu 2019 Ditetapkan, Gerindra Kuasai Parlemen

Anggota Dewan Banten Hasil Pemilu 2019 Ditetapkan, Gerindra Kuasai Parlemen (Eag/nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - KPU Provinsi Banten menetapkan perolehan jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi Banten hasil pemilu 2019. Sebelumnya, sejumlah partai melakukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga penetapan wakil rakyat Banten periode 2019-2024 sempat tertunda.

Dalam rapat pleno yang dilakukan KPU itu, diputuskan ada sebanyak 85 wakil rakyat dari 12 partai peserta pemilu 2019 yang akan duduk di DPRD Banten.

Sementara PKPI, Perindo, PBB serta Partai Garuda yakni meskipun peserta pemilu 2019 tidak berhasil menempatkan calegnya.

“Jadi hari ini adalah bahwa tahapan-tahapan sudah kita lampaui. Sedianya kita lebih awal, tetapi dari proses yang ada, ada caleg dari beberapa parpol yang mengajukan gugatan,” kata Wahyul Furqon setelah acara penetapan di Cilegon, Senin (12/8/2019).

Adaya gugatan ke MK sehingga KPU Banten belum bisa melakukan penetapan hingga putusan keluar. Namun setelah Jumat (9/8/2019)

“Mau tidak mau proses itu harus dilampaui dan kita menunggu keputusan dari MK. Alhamdulillah Jumat kemarin sudah selesai dilaksanakan dan hari ini sama-sama melakukan penetapan yang sudah dilampaui,” ucap mantan Komisioner KPU Kota Tangerang ini.

Perolehan kursi terbanyak mampu didulang Partai Gerindra dengan raihan 16 kursi. Sementrara di nomor urut dua diambil oleh PDI-Perjuangan dengan memperoleh 13 kursi di DPRD Banten.

Lalu, disusul Golkar dan PKS masing-masing mampu mengantongi 11 kursi. Sementara Partai Berkarya, PSI, dan Hanura masing-masing hanya memperoleh 1 kursi wakil rakyatnya.

PKB: 7 kursi
Gerindra: 16 kursi
PDIP: 13 kursi
Golkar: 11 kursi
NasDem: 4 kursi
Partai Garuda: 0 kursi
Berkarya: 1 kursi
PKS: 11 kursi
Perindo: 0 kursi
PPP: 5 kursi
PSI: 1 kursi
PAN: 6 kursi
Hanura: 1 kursi
Demokrat: 9 kursi
PBB: 0 kursi
PKPI: 0 kursi

Hasil penetapan perolehan kursi untuk masing-masing partai politik akan segera diserahkan ke masing-masing parpol dan pemerintah daerah juga Kemendagri. (Eag)