Anggaran Miliaran Tapi Kinerja Jeblok, GNR : Pimpinan DPRD Tangsel Bisa Jadi Musuh Rakyat

Anggaran Miliaran Tapi Kinerja Jeblok, GNR : Pimpinan DPRD Tangsel Bisa Jadi Musuh Rakyat
Anggaran Miliaran Tapi Kinerja Jeblok, GNR : Pimpinan DPRD Tangsel Bisa Jadi Musuh Rakyat
(Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Fantastisnya anggaran di DPRD Tangsel tak berbanding lurus dengan hasil capaian kinerja. Salah satu contohnya, anggaran pembuatan Peraturan Daerah (Perda) anggarannya yang mencapai 16 Miliar tetapi hanya menghasilkan 2 Perda. Itu pun karena Perda rutin alias wajib, yakni Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 dan Anggaran Perubahan 2018.

Menanggapi hal itu, Sekjen Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR)  Ucok Khoir mengatakan, pimpinan DPRD Tangsel harus bertanggung jawab secara moral terhadap kinerja anggotanya.

"Banyak anggaran yang disedot, tapi hanya dua produk hukum yang dihasilkan, artinya para pimpinan DPRD lemah dalam mendorong dan mempengaruhi anggota-anggota lain untuk kerja lebih baik," kata Ucok, Selasa (12/2/2019).

Lanjut Ucok yang juga aktivis 98 ini, bahwa memblenya kinerja anggota DPRD Tangsel tersebut juga secara tak langsung akan membuat rakyat marah, terlebih banyak anggota dewan petahana akan mencalonkan kembali.

"Rakyat berhak marah dan mereka bisa jadi musuh bersama. Caranya mungkin tak mau memilih di Pileg 2019, karena melihat track record kinerjanya," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, aktivis Jaringan ProDEM, Agung Wibowo Hadi juga menanggapi persoalan tersebut dengan melihat ada yang janggal dengan anggaran sedemikian besar dengan hasil yang minim di DPRD Tangsel.

"Perlu penyelidikan aparat hukum untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan didalamnya," ujar Wasekjen ProDEM itu.

Agung juga menambahkan, tak salah jika masyarakat menduga ada permainan kotor dibalik anggaran jumbo tetapi dengan kinerja melempem.

“Patut di pertanyakan apa kerja Dewan selama ini? Apa anggaran tersebut hanya jadi bancakan dan bagi-bagi anggota Dewan ? Itu harus diselidik KPK Dan Kejaksaan," jelas Wasekjen Jaringan Aktifis ProDEM ini.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi yang berhasil di himpun dari sumber Nonstopnews.id, total alokasi anggaran pada program kegiatan pembahasan, fasilitasi legislasi, dan penyusunan risalah rancangan peraturan perundang-undangan di Sekertariat DPRD Tangsel hampir mencapai 16 milyar rupiah di tahun 2018, dan di tahun 2017 total anggarannya diperkirakan mencapai 11 milyar lebih.

Ada pula alokasi anggaran yang hampir serupa di bagian hukum sekretariat daerah Kota Tangsel sebesar  913 juta di tahun 2018, dan di tahun 2017 sebesar 2,2 milyar rupiah. Anggaran itu untuk program kegiatan lagislasi rancangan, sosialisasi, fasilitasi penyusunan, fasilitasi penyebarluasan, dan pendokumentasian perundang-undangan daerah

Setiap tahunnya belum diketahui dengan jelas, Raperda yang di godok di DPRD Tangsel, baik Raperda inisiasi maupun Raperda usulan, sehingga estimasi biaya per Raperda juga dapat dikalkulasikan jumlahnya. Terlebih Raperda yang masuk dalam program pembahasan juga tidak selalu selesai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. (ak)