Anggaran Bedah Rumah Kota Tangerang Hanya Rp 26,8 juta, di Tangsel Kok 71 juta?

Anggaran Bedah Rumah Kota Tangerang Hanya Rp 26,8 juta, di Tangsel Kok 71 juta? (Istimewa)

TANGSEL - Anggaran bedah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikucurkan oleh Pemkot Tangsel sebesar Rp. 71 juta untuk setiap rumah. 

Anggaran ini jauh lebih besar daripada tetangganya, Pemkot Tangerang yang hanya Rp. 26,8 juta setiap rumahnya. 

Untuk di Tangsel, terhitung 158 rumah, menjadi target Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), yang akan diselesaikan hingga akhir 2018.

Tidak main-main, anggaran untuk setiap rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2018 ini, pemerintah mengucurkan dana hingga Rp. 11 miliar lebih.

Seperti dikutip dari berbagai sumber, dengan anggaran Rp. 71 juta tersebut, belum juga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.  Malah banyak ditemukan rumah yang dibedah, dindingnya menjadi retak, meski baru ditempati.

Seperti yang terjadi pada Nami, warga Kampung Tegal Rotan RT 002/08 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat. 

Dirinya mengatakan, ia dan suaminya terdaftar menjadi penerima Program Bedah Rumah, untuk tahun 2018. Sedangkan pelaksaan bedahnya dilakukan pertegahan tahun.

Namun, ia menyayangkan kondisi rumahnya sekarang sudah mulai retak- retak.

“Ya kondisinya seperti ini, baru di tempati kurang lebih selama lima bulan, tapi dinding bangunannya sudah mulai retak-retak. Ini baru hitungan bulan, belum hitungan tahun,” ujar Nami beberapa waktu lalu.

Hal tersebut mendapat perhatian Suhendar selaku pengamat kebijakan publik. Menurutnya, program yang diatur melalui mekanisme Peraturan Walikota (Perwal) nomor 6 tahun 2018.

Didalamnya, lanjut Suhendar, para penerima bantuan ditetapkan dalam Keputusan Walikota bernomor 403/Kep.305-Huk/2017, menelan anggaran mencapai 11 milyar lebih, dengan rincian ada 158 penerima bantuan masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah.

"Alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah per rumah, Ya harusnya itu menjadi haknya masyarakat. Pertanyaannya progresnya sejauh mana, kalau asumsinya realisasi sudah 100 persen maka artinya 71 juta semua dicairkan, tinggal kemudian di cross check satu-satu per setiap rumah, apakah mereka terima 71 juta barang jasa seharga itu," kata Suhendar melalui whatsapp, Senin (19/11/2018).

"Kalau iya (terima Rp 71 juta) tidak ada masalah, kalau mereka tidak menerima seharga 71 juta itu, itulah sumber masalahnya," ujarnya.

Kondisi ini jauh berbeda dengan Kota Tangerang, yang menggelontorkan Rp. 75 miliar untuk membedah 2800 rumah yang dikeluarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota berjuluk Akhlakul Karimah tersebut. (ak)