Aneh, Kok Bisa Anggaran DPA dan SPD Dishub Ada Selisih?

Aneh, Kok Bisa Anggaran DPA dan SPD Dishub Ada Selisih? ()

TANGSEL - Terdapat kejanggalan dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran Perangkat Daerah (DAP-PD) dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada pelaksaan belanja daerah, di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel.

Pada dokumen yang diterima Nonstopnews.id tersebut, terbaca bahwa dalam kebutuhan DPA-PD Dishub Kota Tangsel, sekira Rp. 8,5 Miliar untuk belanja selama 11 bulan. Sementara, berbeda dalam SPD yang dicairkan hingga Oktober 2018, sampai sekira Rp. 31 Miliar.

Saat dikonfirmasi Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) yang juga bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Cahyana dalam DPA-PD tersebut menyatakan, bahwa saat ini dirinya belum mengetahui dan masih berada di KP3B Banten.

"(Saya) Lagi ke provinsi (KP3B Banten). Coba saya tanya ke bendahara, saya sama sekali ga paham. Lagian surat itu belum ditandatangani. Jadi sulit untuk di pertanggungjawabkan," kata Cahyana saat dihubungi lewat whatsappnya, Rabu (7/11/2018).

Diketahui, didalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005, dijelaskan pada pasal 26 tentang Belanja Daerah, yang bahwasannya dalam penggunaan anggaran belanja, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sementara penggunaan anggaran seperti yang di undangkan belum menyentuh kepada peningkatan kehidupan masyarakat. Disinyalir, penggunaan anggaran tersebut diduga menjadi 'bancakan' para oknum pejabat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanuddin menyatakan bahwa dalam dokumen yang dibawa wartawan, ada yang terputus di sistem.

"Kalau dilihat dari SPD, pengajuan Dishub itu 31 M, tapi di DPA hanya  8,5 M. Ini ada yang terputus informasi dalam dokumennya. Saya rasa ini ada yang terputus," kata Warman saat ditemui di Lobi Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangsel. (ak)