Anak Buah Gelar Tari Semi Telanjang, Anies Baswedan Emang Ga Tau?

Anak Buah Gelar Tari Semi Telanjang, Anies Baswedan Emang Ga Tau?
Anak Buah Gelar Tari Semi Telanjang, Anies Baswedan Emang Ga Tau?
(ist)

NONSTOPNEWS.ID - Festival Bahari di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, berlangsung meriah. Sayangnya kemeriahan itu menuai protes. Aksi protes lantaran pihak panitia pada Sabtu (21/9/19) malam, menyajikan tarian puser. Bak di luar negeri, tarian itu memakai pakaian seronok. 

Bahkan video tarian beredar luas. Dalam video terlihat gaya tarian samba. Si penari meliuk-liuk dengan gaya semi vulgar.  Tragisnya tarian itu juga ditonton orang anak-anak. Festival Bahari atau OFF awalnya bertujuan untuk mempromosikan wisata Kepulauan Seribu.

Usai tarian seronok itu, paginya Anies Baswedan bersama rombongan datang. Anies meresmikan JakGrosir dalam Puncak Acara Festival Bahari Jakarta 2019, di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu, pada Minggu (22/9/2019).

Pertunjukan tari semi telanjang yang digelar Sudin Parbud Kepulauan Seribu ini pun membuat publik marah dan mendesak Anies Baswedan mengevaluasi  Dinas dan Sudin Disparbud, khususnya Kepulauan Seribu.

"Jadi nggak cukup minta maaf saja. Harus ada evaluasi besar-besaran dalam penyelenggaraan pariwisata di Jakarta," ujar pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Amir, ke depan dalam merancang program pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta semestinya berpatokan dengan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Untuk selanjutnya UU Kepariwisataan tersebut kemudian dijabarkan dalam Perda No 35 Tahun 2018. 

Amir mengungkapkan, bahwa sepatutnya yang menjadi mitra kerja Disparbud dalam melaksanakan program-program kepariwisataan adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah DKI Jakarta. 

"Dengan Disparbud menggandeng Badan Promosi Pariwisata Daerah diharapkan pertunjukan tarian seronok di Kepulauan Seribu tidak terulang lagi," ujar Amir. 

Karenanya Amir mendorong Anies Baswedan segera menerbitkan surat keputusan terkait susunan Kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah DKI Jakarta. 

Disparbud sendiri selama ini dalam menggelar program-program pariwisata justru menggandeng Jakarta Tourism Forum yang ternyata tak sesuai dengan UU No 10 Tahun 2009 dan Perda No 35 Tahun 2018. 

Kata Amir, dugaan pelanggaran kerjasama penyelenggaraan pariwisata juga makin kacau, karena ternyata Jakarta Tourism Forum dipimpin Dewan Pengawas PD Dharma Jaya, BUMD milik Pemprov DKI yang mengurusi daging. 

"Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kinerja dalam penyelenggaraan pariwisata, khususnya di Kepulauan Seribu," tutup Amir.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu belum memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi. (RadarNonstop)