Akur Lagi, Gubernur Banten Sukses Damaikan Kemenkumham dan Pemkot Tangerang

Akur Lagi, Gubernur Banten Sukses Damaikan Kemenkumham dan Pemkot Tangerang (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) bersama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo sukses pimpin mediasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Pemerintah Kota Tangerang.

"Sudah ada kompromi. Sudah selesai. Nanti dalam tiga hari ke depan akan lebih detail didiskusikan, itu dipastikan," ujar Wahidin Halim di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

WH juga menambahkan, kedepannya akan dibangun kesepakatan yang memberi kejelasan bagi kedua belah pihak. 

"Dalam beberapa hari ke depan, kita akan bangun kesepakatan-kesepakatan, lalu kita mulai untuk saling memperbaiki dan menyempurnakan," kata WH.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan bahwa persoalan terkait polemik lahan antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah selesai. Permasalahan lahan ini juga akan diselesaikan oleh Provinsi Banten yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten.

Dalam pertemuan mediasi itu hadir pula Irjen Kemenkumham (Jhoni Ginting), Dirjen Bina Bangda (M. Hudori), Plt Dirjen Otda (Akmal Malik), Sekda Prov Banten (Al Muktabar), Sekda Kota Tangerang, Staf Khusus, dan Eselon II Kemendagri serta jajaran Kemenkuham, Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang.

Sekjen Kemendagri juga menyatakan Kemendagri tidak akan memberikan sanksi kepada Walikota Tangerang. Apalagi Walikota Tangerang dan Sekjen Kemenkumham sudah menyatakan akan mencabut laporan polisi.

“Kita undang ini kan sudah merupakan teguran nyata, bahkan Pak Gubernurnya hadir, ini sudah merupakan peringatan nyata, dan beliau pun juga akan mencabut dan menindaklanjuti, Ini sudah hal yang baik,” katanya.

Hadi menambahkan, polemik antara Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang akan dicari solusinya dan akan ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk menyelesaikan secara administatif.

“Tadi sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menarik seluruh pengaduan. Kemudian, pelayanan publik diperbolehkan. Terkahir, soal-soal normatif di dalam perizinan dan tata ruang akan diselesaikan sebaik-baiknya, ” tutur Hadi.

Walikota Tangerang menegaskan Pemkot Tangerang akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menegaskan, pihaknya mendukung dan membantu program-program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang.

“Kami ingin membantu dan mendukung program-program Pemerintah Pusat di Kota Tanggerang, dan Tupoksi Kemenkumham serta harapan masyarakat bisa diselesaikan,” ujarnya.

Arief juga berharap bisa bertemu dengan Menkumham Yasonna H Laoly. “Tentu lah, beliau kan menteri, saya wali kota. Tentu silaturahmi sama beliau,” ujarnya.

Ia juga berjanji akan segera mencabut laporan ke polisi. “Ya segera setelah ini akan saya cabut, surat pertama itu klarifikasi menjelaskan, jadi tidak ada lho, saya hormat kepada beliau,” katanya. (Red)