Airin 'Taubat', Puluhan Plt Lurah Honorer Tak Sesuai UU Dilengserkan

Airin 'Taubat', Puluhan Plt Lurah Honorer Tak Sesuai UU Dilengserkan (Nonstopnews.id)

TANGSEL - Setelah viral banyaknya jabatan strategis seperti Lurah di jabat Pelaksana Tugas (Plt) berstatus honorer hingga menyebabkan tim Kemendagri turun tangan dipimpin Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Paskalis Baylon Meza, Rabu (23/11/2018).

Tak ingin terus menerus melanggar undang-undang, walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany langsung bergerak cepat melantik ratusan pegawai administrator dan pengawas, Kamis (22/11/2018) malam.

Ada 160 jabatan yang dimutasi, diantaranya terdapat status jabatan lurah yang tadinya dijabat oleh plt berstatus honorer.

Dalam pelantikan, Airin berpesan pejabat yang dilantik agar amanah.

"Selaku ASN jabatan bukan merupakan hak, organisasi yang menentukan, bahkan tidak ada ruang untuk tawar menawar," katanya

Airin juga menyemangati anak buahnya agar selalu semangat, inovatif dan pantang menyerah.

Diketahui, sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono kepada Nonstopnews.id, Senin (19/11/2018) lalu, bereaksi tidak boleh jabatan strategis lurah diisi oleh honorer.

"Tidak boleh ada jabatan lurah diisi dari luar PNS. Lurah itu PNS, Stafnya Camat, bukan honorer swasta. Beda dengan Kades,“ ujar Soni.

Senada dengan Dirjen Otda, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, Selasa (20/11/2018) menilai kelurahan yang dijabat oleh Plt itu melanggar UU tentang pemerintah daerah.

"Jika memang betul hal tersebut Walikota lakukan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan maladministrasi sesuai UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pelanggaran nyata terhadap pasal 229 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Bahtiar. (ak)