Diduga 'Main Mata', LAJK Ancam Laporkan BLP Tangsel Ke KPK

(ilustrasi/ist)

TANGSEL - Ramainya pemberitaan terkait beberapa proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), yang hingga kini sepi peminat peserta lelang, menjadi perhatian tersendiri bagi Lintas Asosiasi Jasa Kontruksi (LAJK) Kota Tangsel.

Menurut Ketua  LAJK Kota Tangsel, Eldika Sabda Lubis bahwa, salah satu alasan sepinya minat para pengusaha jasa konstruksi menyampaikan penawaran pada paket lelang di Tangsel yakni, besarnya biaya persyaratan yang diminta pada Dokumen Pengadaan, dan kearogansian Kelompok Kerja (Pokja) Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) yang menabrak aturan dalam melaksanakan proses pemilihan.

"Persyaratan yang diminta sangat berlebihan, mengada-ada, diskriminatif, bahkan bertentangan dengan Perpres no 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian juga prosedur pelaksanaannya, sehingga jelas terlihat proses lelang yg dilaksanakan ULP atau Pokja ULP Kota Tangerang Selatan, sarat indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan atau Pertentangan Persaingan Sehat," kata Sabda Lubis, Selasa (22/05/2018).

Ketika disinggung tentang adanya oknum yang diduga 'mengatur', dirinya mengatakan, untuk 'menunjuk hidung' seseorang, adalah wewenang penyidik. Sebab menurutnya, butuh pemeriksaan dan bukti yang mendalam.

"Untuk 'menunjuk hidung' seseorang, itu wewenangnya ada pada penyidik. Sebab butuh pemeriksaan dan bukti yang mendalam. Namun apabila mengikuti proses serta mencermati pemenang dan mengaitkannya dengan pemenang tahun sebelumnya akan dapat terlihat keberpihakan terhadap peserta tertentu," tegasnya.

"Untuk itu dalam waktu dekat, kami berencana menyampaikan pengaduan ini kepada Inspektorat Kota Tangsel, selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Agar melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, sebelum masalah ini kami laporkan ke KPK," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, adanya 'pengkondisian' yang menurut Sekjen KNPI Kota Tangsel, Sigit Sungkono bahwa, adanya main mata dalam proses lelang proyek proyek dari APBD tersebut.

Pria yang akrab disapa Sigit itu mengatakan, untuk 'memenangkan' lelang, beberapa pengusaha, sudah memberikan 'upeti'. Jadi, tambahnya, proses lelang yang dilakukan, seperti sia sia, pasalnya nama nama pemenang lelang, diduga sudah dikantongi oleh BLP, dengan dasar pengkondisian dari pengusaha pengusaha yang memberikan 'upeti' tersebut.

"Soal pengkondisian aja bang. Karena untuk ikut satu lelang itu, pengusaha sudah harus keluar modal yang ga sedikit. Kalau kemudian sudah dikondisikan abc yang menang, jadi wajar kalau pengusaha ga mau daftar, tinggal kita telusuri lebih jauh siapa saja yang terlibat dalam pengkondisian ini," tuturnya. (ak)